REDLINENEWS-DPD Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Maluku Utara menyebutkan Gubernur Sherly Djoanda mengabaikan krisis pangan yang dihadapi masyarakat.
Ketua DPD IMM Malut Bidang Buruh Tani Dan Nelayan Jordan Bambang mengatakan, kenaikan harga beras yang terjadi di Maluku Utara menjadi pukulan berat bagi masyarakat. Keluhan pedagang dan beban rumah tangga yang semakin berat.
“Data terbaru menunjukkan bahwa harga beras premium di provinsi ini melonjak hingga Rp19.695 per kilogram, jauh di atas harga eceran tertinggi nasional. Di beberapa wilayah seperti Sofifi Halmahera, dan Kepulauan Sula, harga beras bahkan menembus Rp20.000/kg, membuat banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok harian,” tuturnya, Minggu (20/7/2025).
Menurutnya, pemerintah provinsi seperti tidak hadir di tengah-tengah krisis pangan yang terjadi di Maluku Utara ini seperti tidak ada solusi konkret. Sherly Djoanda sepertinya lambat dan tidak responsif dalam menghadapi krisis pangan yang terjadi.
“Keluhan ini bukan tanpa alasan, meski Disperindag menyatakan tengah memantau pasar, namun tidak ada langkah nyata seperti operasi pasar besar-besaran, penyaluran bantuan pangan yang tepat sasaran, atau transparansi dalam stok dan distribusi beras Bulog. Bahkan rencana jangka panjang untuk ketahanan pangan lokal tidak pernah terdengar dari mulut gubernur.
Mantan ketua Cabang IMM Kepulauan Sula itu bilang, ini soal perencanaan, akan tetapi Gubernur terlihat pasif, dan tidak ada upaya untuk memperkuat rantai pasok lokal atau intervensi harga secara cepat.
“Kenaikan harga beras adalah satu dari banyak persoalan yang mencerminkan lemahnya kepemimpinan daerah. Persoalan pangan merupakan hal yang paling urgen pada masyarakat karna memiliki dampak yang sangat signifikan maka dari itu dengan masa jabat yang kurang lebih suda memasuki satu tahun gubernur Sherly Djoanda seharusnya suda memprediksi persoalan ini dan melakukan trobosan besar terhadap harga pangan di Maluku Utara untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan